Ribuan Karyawan Terlibas Gelombang PHK

phk

Melambatnya ekonomi akibat melemahnya rupiah terhadap dolar, sudah mulai berdampak ke sejumlah sektor, seperti pertambangan, perkebunan, manufaktur dan beberapa sektor yang lain. Lesunya iklim bisnis ini mengakibatkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan di berbagai daerah. Salah satunya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sudah ada 5 ribu karyawan yang dilaporkan telah di putus hubungan kerja (PHK).

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha indonesia (Apindo) Jawa Barat, Dedy Widjaja, pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi di provinsi ini. PHK yang terbesar tercatat di Karawang. Sudah ada 5 ribu karyawan di PHK di wilayah itu.

“Selain Karawang, di Cimahi juga ada 850 karyawan yang sudah di PHK,” ujarnya, Selasa 11 Agustus lalu.

Dedy menjelaskan, 5 ribu pegawai yang dipecat di Karawang berasal dari beberapa sektor. Salah satunya, industri otomotif. Hal ini, disebabkan akibat rendahnya angka penjualan. Sehingga, berimbas pada penurunan biaya produksi hingga pemecatan.

Selain PHK, banyak juga laporan mengenai perusahaan yang mengurangi jam kerja, menghapus lembur, dan lainnya. Kondisi ini, sangat negatif. Jika tidak segera diperbaiki, akan terjadi PHK besar-besaran di akhir tahun ini. Untuk mengatasi hal ini, salah satunya pemerintah harus segera memerbaiki ekonomi. Misalnya, dengan memercepat pencairan dana infrastruktur yang bersumber dari APBD/APBN. Karena dari catatannya, hingga kini penyerapan APBN baru 20 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Ahmad Suroto, mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan lengkap mengenai PHK terhadap 5 ribu karyawan tersebut. Karena, biasanya kalau PHK, perusahaan melakukannya secara diam-diam.

“Kami baru terima laporan, sudah ada 200 karyawan dari PT DNP dan PT Royal Standar, yang akan di PHK,” ujarnya.

Akan tetapi, nasib 200 karyawan ini masih belum final. Karena, masih dalam tahap pembahasan. Sedangkan, yang 5.000 karyawan di pecat, laporannya belum keterima ke dinas.

Untuk antisipasinya, instansinya ini akan melakukan mediasi bipartit antara pengusaha dan pekerja. Itupun, bila terjadi perselisihan di antara keduanya. Kemudian, pekerja yang telah dipecat itu, akan diberi pelatihan kewirausahaan. Supaya, mereka bisa berwirausaha untuk melanjutkan kehidupannya.kabarCSR/KN.

Leave a Reply